Korupsi dan Inefisiensi Ikut Hambat Penyaluran Air Bersih

BALI, KOMPAS.com-Dugaan adanya korupsi dan praktik inefisiensi jadi beberapa faktor yang ikut jadi penghambat penyaluran air bersih untuk masyarakat.

Hal tersebut dirasakan Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun saat masa awal menjabat.

Dia mengatakan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Samarinda pada 2021 tidak bisa melayani permintaan masyarakat untuk menambah sambungan air bersih.

Baca juga: Masuk Musim Kemarau, 80 KK di Semarang Kekurangan Air Bersih

Penyebabnya, kata Andi, perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum yang tidak berbasis penyebaran penduduk.

Akibatnya, ada wilayah yang kelebihan ketersediaan air, tapi wilayah lain malah kekurangan.

"Yang kedua kita enggak bisa menutupi ada praktek korupsi, ada praktek penyalahgunaan pengelolaan," sebut Andi dalam rangkaian acara World Water Forum, Bali, Rabu (22/5/2024).

Andi mencontohkan, ada dugaan pembelian bahan kimia untuk pembersihan instalasi yang melebihi kebutuhan.

Dalam satu bulan kebutuhan bahan itu hanya 5 kilogram, tapi diajukan 10 kilogram.

"Nanti pengajuan anggaran chemical yang sama pada bulan depan beli lagi 10 kilo. Berarti ada 10 kilo dalam 2 bulan yang tidak efisien. Itu terlepas apakah disengaja? Apa itu bagian dari praktik permainan curang dari manajemen pengelolaan PDAM?" sebut Andi.

Dugaan digunakannya PDAM sebagai alat politik juga ditemukan Andi. Dia menyatakan ada anggota tim sukses salah satu kepala daerah yang ditempatkan di perusahaan tersebut.

"Penerimaan pegawai ini kadang-kadang menjadi alat politik, ada politik fasilitas, politik bagi tanda petik kepala daerah yang dipilih secara politik sehingga di sana kadang-kadang ditaruh Timses," sebutnya.

Baca juga: Subak, Kearifan Lokal Bali untuk Kelola Air yang Terjaga Ribuan Tahun

Situasi ini membuat jumlah pegawai PDAM melebihi dari kebutuhan sehingga biaya operasionalnya membengkak.

Andi mengatakan, untuk menghindari hal ini makin parah, sudah dikeluarkan peraturan wali kota untuk penundaan penerimaan pegawai.

Pengelolaan air minum di tingkat daerah, pernah dikeluhkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Menurutnya, hanya sekitar 40 persen dari seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang kondisinya sehat.

"Kita punya PDAM tidak banyak yang sehat, mungkin hanya 30 sampai 40 persen dari PDAM seluruh Indonesia yang sehat, yang lainnya masih dalam ICU," sebut Basuki, Selasa (21/5/2024).