Amankan Jalur Masuk Bali Jelang G20, Polres Buleleng Kerahkan 500 Personel, Ada Razia di Jalan hingga Pengecekan Dokumen

BULELENG, KOMPAS.com - Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali November 2022 mendatang, pengamanan di pintu masuk Bali terus diperketat.

Pengamanan dilakukan dari jalur darat hingga jalur laut.

Baca juga: Radio Kayu Karya Pemuda Cianjur Jadi Suvenir Resmi KTT G20

Polres Buleleng akan mengerahkan 500 orang personel gabungan yang terdiri dari 300 personel kepolisian dan 200 personel dari instansi terkait untuk mengamankan pintu masuk Bali melalui wilayah Buleleng.

"Untuk mengantisipasi masuknya barang atau orang yang berpotensi menimbulkan gangguan dari luar Pulau Bali, kami kerahkan 500 personel," kata Kapolres Buleleng, AKBP I Made Dhanuardana, Selasa (25/10/2022) di Kota Singaraja.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 24 Oktober 2022

Pengamanan di pintu masuk jalur laut di wilayah Buleleng dilakukan di Pelabuhan Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, maupun di sejumlah pelabuhan rakyat yang ada di sepanjang pantai.

Nantinya, orang maupun barang yang masuk melalui pelabuhan akan dicek oleh petugas yang berjaga di masing-masing pelabuhan. Petugas bakal memeriksa kelengkapan dokumen mereka.

"Jadi kita sesama masyarakat harus peka, kita tidak melarang masyarakat lain masuk ke Bali, tapi kita harus tahu tujuannya mereka harus jelas," imbuh dia.

Polisi juga bakal gencar melakukan razia di jalan raya.

Hal ini, untuk memastikan keamanan menuju wilayah Nusa Dua, Badung, yang akan menjadi venue perhelatan G20.

"Nanti kami laksanakan patroli dan razia termasuk rumah kos juga, yang dilakukan oleh Polsek masing-masing. Masyarakat dan Desa Adat juga kami libatkan," katanya.

Baca juga: Tingkat Hunian Hotel di Denpasar Bali Capai 54 Persen

Dhanuardana menjelaskan, untuk menyukseskan perhelatan KTT G20, perlu dukungan masyarakat.

Masyarakat diharapkan bisa ikut melaporkan jika menemukan orang atau barang yang berpotensi membahayakan keamanan.

"Jadi kalau masyakarat mengetahui informasi ada orang baru masuk dan itu tidak jelas peruntukannya atau tujuannya ke mana, itu bisa dilaporkan ke kami," ucap dia.