Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Bali: Dulu Diminta Kerja dengan Irama "Rock n Roll", Kini Mandek

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat meminta pengerjaan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Bali, harus cepat seperti irama musik rock and roll.

Namun, hingga kini, kabar dimulainya pengerjaan proyek jalan tol sepanjang 96,21 kilometer yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 ini masih belum jelas.

Kapala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara mengatakan, rencananya pembebasan lahan ditargetkan selesai pada 2023 dan pengerjaan tol secara fisik dimulai pada 2024.

Baca juga: Targetkan Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi Rampung Tahun 2025, Menteri PUPR Minta Kerja dengan Irama Rock N Roll

Namun, proses ganti rugi lahan terhadap masyarakat terdampak hingga saat ini masih belum berjalan. Terhitung luas lahan sekitar 1.100 hektar atau 96,8 kilometer.

"Sudah akhir 2023 belum ada tanda-tanda ke arah itu. Seharusnya 2023 akhir Desember sudah selesai pembebasan lahan, kalau mengacu ke planing yang ada dan 2024 sudah mulai fisik," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (3/10/2033).

Baca juga: Kebakaran Lahan di Lereng Gunung Agung Bali Dekati Permukiman dan Pura

Ia mengaku belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat mengenai nasib proyek pembangunan jalan tol tersebut.

Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Jalan Tol BCT Pusat bersama para kepala desa dari wilayah terdampak untuk membicarakan masalah ini.

"Pemerintah pusat belum sampaikan sampai saat ini kita juga belum dapat informasi yang pasti bagaimana kelanjutan proyek tol kita juga banyak yang telepon dan jawaban kita normatif kita juga belum dapat penjelasan dari pusat," kata dia.

"Kepala desa Tabanan, Jembrana dan Badung sempat berkumpul menanyakan masalah itu, jadi rencananya nanti kita akan koordinasi mengundang Badan Jalan Tol BCT Pusat termasuk Kementerian PU untuk memberikan penjelasan,"lanjutnya.

Sukra menjelaskan, pemerintah provinsi Bali sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni mulai dari sosialisasi dan penetapan lokasi pembangunan tol.