DENPASAR, KOMPAS.com - Seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Rusia, berinisial MB (51), terancam dideportasi lantaran berbuat onar saat pelaksanaan ibadah Nyepi di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin (11/3/2024).
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Suhendra mengatakan, turis perempuan ini diamankan petugas Polsek Kuta Selatan karena dianggap menganggu ketertiban umum saat pelaksanaan Nyepi.
Setelah mendapat informasi tersebut, petugas Imigrasi mendatangi Polsek Kuta Selatan untuk memeriksa dokumen perjalan WNA tersebut.
Baca juga: Basarnas Turunkan Jasad Pendaki yang Meninggal di Puncak Gunung Agung Bali
Dalam catatan Imigrasi, MB masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 12 Oktober 2023. Dia mengantongi Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) yang berlaku sampai 10 November 2023.
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan (MB) sudah overstay (menetap melebihi batas waktu tinggal) lebih dari 60 hari," kata dia dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/3/2024).
Baca juga: Ratna Sarumpaet Naik Mobil di Jalan Saat Nyepi di Bali, Mengaku Cari ATM
Atas temuan tersebut, pihak Polsek Kuta Selatan kemudian menyerahkan MB kepada petugas Imigrasi untuk diproses sesuai ketentuan keimigrasian.
Saat ini, turis perempuan itu telah didetensi atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
"Imigrasi Ngurah Rai tetap berkomitmen untuk menjaga ketertiban meskipun dalam suasana Hari Raya Nyepi berkolaborasi dengan instansi terkait," katanya.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan pemberian tindakan hukum yang sesuai terhadap orang asing yang melanggar aturan," tegas Suhendra.
Seperti diketahui, WNA yang overstay dapat dikenakan Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Aturan tersebut menyebutkan bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Selain itu, Imigrasi juga dapat menindak WNA pembuat onar sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Pasal tersebut berbunyi, "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.