PKB Bantah Percepat Muktamar karena Konflik dengan PBNU

DENPASAR, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah mempercepat muktamar karena sedang berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Organizer Committee (OC) Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, keputusan gelaran muktamar ini hasil rapat pleno pengurus PKB dan merupakan agenda lima tahunan partai politik.

"Saya sampaikan tidak ada percepatan atau apapun (karena konflik dengan PBNU), semua partai politik itu kan agendanya di 2024 itu sama. Akan menggelar Agustus, September, ada juga nanti Desember. Jadi tidak ada percepatan, semua keputusan yang diambil melalui rapat pleno, pasti semua parpol begitu," kata dia kepada wartawan di Hotel Bali Nusa Dua Convention Center (BNCC), Badung, Bali, Minggu (11/8/2024).

Baca juga: PKB Gelar Muktamar di Bali, Bakal Dihadiri Jokowi, Prabowo, dan Megawati

Ia menegaskan, pada prinsipnya PKB secara konstitusional tidak memiliki hubungan dengan PBNU.

PKB diatur Undang Undang Partai Politik, sedangkan PBNU dipayungi Undang Undang Organisasi Masyarakat.

Saat ini, para kader PKB masih solid di bawah komando Muhaimin Iskandar, sebagai Ketua Umum PKB.

"Dengan institusi berbeda sekali lagi regulasi berbeda kami nyatakan tidak ada konflik. Kami di sini PKB solid semua, semua utuh, kalau misalkan tadi ada pihak luar kita abaikan saja, ga ada kaitannya dengan urusan muktamar PKB," tutur dia.

Baca juga: Konflik PKB-PBNU, Cucu Pendiri NU Minta Para Elit Fokus ke Tugas Masing-masing

Berita sebelumnya, perubahan keputusan gelaran muktamar dilakukan di saat PKB tengah berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sampai saat ini, nampaknya kedua belah pihak belum menemukan titik temu.

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan secara terbuka bahwa Tim Lima dibentuk untuk merebut PKB dari pimpinan partai saat ini.

Terbaru, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Faisal Saimima mengeklaim telah berkomunikasi dengan sejumlah anggota Dewan Syuro PKB yang diisi oleh sejumlah kiai.

Menurut Faisal, para anggota Dewan Syuro PKB yang datang, umumnya berasal dari DPC PKB di Jawa.

Ia mengklaim para anggota Dewan Syuro PKB datang untuk mengeluhkan kepemimpinan PKB di bawah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.