Gubernur Koster: Bentuknya Ormas tetapi Kelakuan Preman, Tidak Bisa Dibiarkan!

BADUNG, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster menyatakan penolakannya terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat Pulau Dewata.

Koster menilai, keberadaan ormas yang memiliki latar belakang pernah terlibat tindakan premanisme dapat mencoreng citra pariwisata Bali.

“Bentuknya ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan. Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," kata Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Kabupaten Badung, Kamis (8/5/2025).

Baca juga: Koster Minta Blackout di Bali Tak Berlanjut hingga Hari Raya Kuningan Hari Ini

Koster kembali menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan ormas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Sebab, Bali telah memiliki sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan pecalang.

"Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," katanya.

Baca juga: Gerindra Bali Tegaskan Tak Terafiliasi dengan GRIB

Sebelumnya, kehadiran organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali memicu penolakan keras dari berbagai kalangan di Bali.

Penolakan ini mencuat ke publik setelah beredarnya video pelantikan pengurus GRIB Jaya DPD Bali yang viral di media sosial Instagram.

Penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang selama ini dijaga oleh sistem adat dan budaya.