KPU Ajukan Konsep Debat Pilkada Bali Duduk Bersila dan Tanpa Dihadiri Pendukung

DENPASAR, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali merancang dan mengajukan format debat publik Pilkada Bali 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan konsep kearifan lokal.

Nantinya, para peserta debat akan duduk bersila dalam ruangan terbuka tanpa kehadiran pendukung.

Baca juga: Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Lidartawan, mengatakan konsep debat seperti ini sangat sesuai dengan budaya dan adat masyarakat Pulau Dewata.

Menurutnya, format debat dalam kontestasi demokrasi selama ini sangat identik dengan budaya barat, Amerika dan Eropa.

"Yang teriak-teriak apalagi mukul podium dan menunjuk-nunjuk orang itu bukan Budaya Bali. Bisa jadi yang nunjuk itu bisa berlanjut sampai ke belakang. Supaya konsepnya Baliness betul," kata dia pada Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Nama Koster-Ace dan Koster-Giri Diusulkan oleh DPC PDI-P dalam Pilkada Bali

Lidartawan juga menilai kehadiran penonton tidak memiliki esensi dalam sebuah forum debat. Kehadiran mereka hanya sekadar untuk memberi dukungan kepada pasangan calon.

Padahal, inti dari debat adalah sarana para kandidat untuk menyampaikan visi misi dan gagasan kepada para pemilih.

"Karena konsep saya enggak ada gunanya penonton hanya teriak-teriak dan tepuk tangan untuk apa. padahal inti dari debat itu sendiri adalah untuk bagaimana mereka memformulakan visi misi diketahui oleh pemilih," kata dia.

Baca juga: INFOGRAFIK: Peta Kemenangan Pilkada Bali 2018

Lidartawan mengatakan ada beberapa dampak positif bila debat mengusung konsep kearifan lokal ini.

Yakni, penyelenggaraan Pilkada secara anggaran menjadi efektif dan efisien, jalanan tidak macet serta risiko kerawanan atau kericuhan antarpendukung bisa diminimalkan.

Nantinya, konsep debat ini akan diusulkan kepada partai politik dan paslon. Konsep debat bakal dilanjutkan jika partai dan paslon setuju.

Selain itu, debat ini akan dilaksanakan tiga kali yang akan disiarkan melalui akun media sosial dan televisi nasional.

"Biaya transportasi (menghadirkan pendukung) bisa disimpan biar enggak calonnya (mengeluarkan) uang (banyak). katanya Pilkada efektif dan efisien. Kita mau enggak ada pemimpin korupsi karena biaya pilkada tinggi tapi itu juga nanti persetujuan tergantung persetujuan paslon juga," katanya.