DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim, menyerahkan ke presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait keputusan PKB dapat jatah menteri atau tidak.
Pernyataan itu disampaikan Gus Halim usai peresmian kantor DPW PKB Bali di Jalan Veteran, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (28/9/2024).
Baca juga: Sebut Megawati dan Prabowo Bisa Bertemu di Mana Saja, Puan: Kami Belum Bicara Kabinet
Gus Halim mengatakan, presiden memiliki hak prerogatif untuk untuk membentuk kabinet dan menentukan siapa saja yang menjadi menteri sebagai pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Ungkap Sudah Lama Diajak Prabowo Diskusi soal Posisi Menteri
"Itu prerogatif presiden, kita tidak ikut cawe-cawe. Nggak minta berapa (jatah menteri) , dikasih ya, alhamdulillah, nggak dikasih kita tetap dukung," kata dia, Sabtu.
Gus Halim yang kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), mengatakan, PKB tidak berharap untuk mendapat posisi dalam kabinet Prabowo.
Sebaliknya, PKB telah berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Kita nggak perlu berharap, yah, namanya hak prerogatif presiden, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden, Pak Prabowo. Monggo, kita ikut apa pun, yang penting target utamanya adalah peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 44 orang.
"Jumlah pastinya berapa, belum, tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
"Ya mungkin sekitar itu (44)," kata dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang