Wagub Bali: Tanpa Retreat, Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tetap Berjalan Baik

DENPASAR, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, ketidakhadiran pasangannya, Gubernur Bali I Wayan Koster, dalam kegiatan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, tidak mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya, salah satu tujuan dari kegiatan retreat tersebut adalah untuk mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan.

Karena itu, meskipun nantinya Koster memutuskan untuk tidak hadir dalam kegiatan tersebut, Giri yakin koordinasi dengan pemerintah pusat tetap berjalan karena sudah diatur dalam undang-undang.

"Saya kira masalah hadir atau tidak hadir pertalian dengan retreat ini itu sebenarnya ada pengarahan bagaimana kita berkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.

Baca juga: Soal Koster Hadiri Retreat atau Tidak, Ini Kata Wagub Bali

"Maaf sekali, tanpa itu (retreat) pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kan wajib, perintah UU, dan kami meyakini pemerintah provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik," kata dia saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bali pada Senin (24/2/2025).

Di sisi lain, mantan bupati Badung ini juga belum bisa memastikan apakah Koster ikut bergabung atau tidak dalam retreat kepala daerah tersebut.

Baca juga: Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

Giri mengatakan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan hal tersebut kepada atasannya.

"Tanya beliau, wakil enggak punya kewenangan bertanya, untuk memberikan jawaban," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, kader PDI-P menjadi sorotan setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retreat.

Salah satunya, Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.