Setelah Deklarasi Tolak Ormas Preman, Pecalang di Bali Sepakat Satu Komando

DENPASAR, KOMPAS.com - Para pecalang di Bali serius menyikapi para preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang ingin masuk ke Pulau Dewata.

Tak tanggung-tanggung, 13.000 pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali berkumpul.

Mereka menyatukan persepsi terkait isu ormas yang terus berkembang dan menyampaikan sikap tegas atas persoalan tersebut.

Baca juga: Pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali Deklarasi Tolak Preman Berbaju Ormas

Pecalang aktif dari Kabupaten Gianyar, I Wayan Adi Suryana (32), yang ikut dalam deklarasi tersebut mengatakan, semua pecalang sepakat satu komando.

"Apapun arahan dari Majelis Desa Adat (MDA), kami selaku pecalang siap mengikuti. Keamanan daerah Bali adalah harga mati bagi kami," ucap Yana, Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan itu, para pecalang diberikan semangat oleh MDA pusat agar terus mewariskan semangat ngayah untuk Desa Adat.

Sejak terbentuk, kehadiran pecalang di Bali memang dilandasi oleh semangat ngayah secara tulus ikhlas.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, selama ini pecalang tidak mendapat gaji.

Seandainya pun ada dana, biasanya digunakan untuk keperluan konsumsi selama bertugas.

"Kami ngayah tanpa pamrih. Tetap semangat walau tanpa insentif. Apalagi nanti kalau ada insentif, akan tambah semangat ngayahnya," kata dia.

Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, sebelumnya mengatakan bahwa telah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi Bali terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif.

Baca juga: 13.000 Pecalang Adat di Seluruh Daerah Bali Berkumpul di Lapangan Renon Tegaskan Tolak Ormas

Pernyataan itu disampaikan di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Denpasar, Sabtu (17/5/2025), dalam acara Gelar Agung Pecalang.

Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan pecalang Bali menjadi garda terdepan dalam menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.

"Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme, dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas," kata dia.

Dalam deklarasi tersebut, ada tiga poin utama yang disampaikan.

Pertama, menolak kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan ketertiban dan sosial, tetapi dengan tindakan premanisme dan intimidasi masyarakat.

Kedua, mendukung TNI/POLRI dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali.

Terakhir, menindak tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat.