Soal Kebijakan Koster Larang Air Minum Kemasan Plastik, Ini Tanggapan Rano Karno

DENPASAR, KOMPAS.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi kebijakan Gubernur Bali yang melakukan pembatasan pelarangan produksi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter di Bali.

Ketika ditemui di kunjungan kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung Kerthasabha, Rumah Jabatan Jayasabha, Jumat 13 Juni 2025, Rano mengatakan setiap provinsi memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

“Setiap provinsi memiliki problematik masing-masing, tidak mungkin disamakan dengan wilayah lain. Bali ini kan terbatas, Anda bisa bayangkan kalau plastik dibuang sembarangan sampai gak bisa diurai,” jelas Rano.

Baca juga: Bertemu dengan Rano Karno, Koster: Bali Butuh Pengalaman Jakarta Bangun Kereta Cepat

Menurutnya, pelarangan produksi dan distribusi AMDK di bawah 1 liter memang dapat membuat pemimpin menjadi tidak populer.

Sama halnya seperti ia saat di Jakarta yang memberlakukan pelarangan pada suatu daerah untuk tidak merokok.

“Saya dulu perokok tapi sudah berhenti 20 tahun. Boleh merokok tapi ada tempatnya jadi mengatur bukan melarang,” imbuhnya.

Baca juga: Gubernur Koster Ungkap Penyebab Kemacetan di Bali, Apa Solusinya?

Rano juga memaparkan, sebetulnya sampah merupakan masalah nasional.

Di Jakarta sendiri, telah banyak sistem yang dibangun untuk atasi sampah dan banyak juga yang gagal.

“Kita terus trial error-nya masih tinggi memang yang paling bagus adalah memilah dari rumah cuma problem dengan luar sampah luar beda dengan kita."

Baca juga: Mengadu ke Menteri LH, Koster: Ada Produsen Tak Dukung Larangan Produksi Air Kemasan di Bawah 1 Liter

"Kalau kita kan sayuran, di sana makan salad bukan kangkung kacang panjang jadi milahnya banyak makan waktu,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Terkait Kebijakan Gubernur Koster Soal AMDK, Ini Kata Rano Karno.