KLH: Tak Tepat Sebut Banjir di Bali Dipicu Alih Fungsi Lahan Saja

MALANG, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan, bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali beberapa waktu lalu disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor dan tidak bisa disederhanakan hanya karena masalah alih fungsi lahan.

Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) KLH, Dr. Mitta Ratna Djuwita menyatakan, pihaknya melihat adanya permasalahan multidimensi yang memicu banjir tersebut.

"Masalahnya sebenarnya bukan hanya satu alasan. Ada banyak alasan kenapa kemudian terjadi banjir di Bali," tegas Mitta di Kota Malang, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: Alih Fungsi Lahan Disebut Jadi Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Kementerian ATR

Menurut dia, menyalahkan alih fungsi lahan sebagai satu-satunya penyebab adalah pandangan yang kurang tepat.

Ia memaparkan setidaknya ada dua faktor penting lain yang berkontribusi signifikan, yakni banjir rob (pasang air laut) dan pengelolaan sampah yang buruk.

"Banjir di Bali itu bukan melulu hanya masalah alih fungsi lahan, tapi juga ada rob. Kemudian juga ada masalah sampah," kata dia.

Dr. Mitta menyoroti bagaimana volume sampah yang menyumbat sistem drainase menjadi masalah serius saat curah hujan tinggi.

"Kalau kita lihat, setelah banjir surut, seperti apa kondisi drainase dan sekitarnya? Penuh dengan sampah yang menghambat aliran air," tambahnya.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Banjir Bali Berakhir 17 September, 4 Korban Belum Ditemukan

Fenomena banjir rob juga memperparah kondisi, terutama di wilayah pesisir.

Ketika air laut pasang, aliran air dari sungai dan drainase menuju laut menjadi terhambat.

Akibatnya, air meluap kembali ke daratan dan menggenangi permukiman warga.

Mengenai isu alih fungsi lahan, Mitta menyebutkan, hal tersebut masih dalam tahap investigasi lebih lanjut dan terdapat berbagai sudut pandang, termasuk dari pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, hal ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

"Menurut Pak Gubernur (Bali) kan (lokasi alih fungsi lahan yang dituding) itu bukan di situ," ujar dia.

Dengan demikian, KLH mendorong semua pihak untuk melihat persoalan banjir di Bali secara holistik.

Penanganannya pun harus terintegrasi, mencakup perbaikan sistem drainase, program pengelolaan sampah yang efektif dari hulu ke hilir, mitigasi dampak rob di kawasan pesisir, serta penataan ruang yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.