DENPASAR, KOMPAS.com - Kegiatan The People's Water Forum (PWF) yang dilaksanakan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan dibubarkan oleh puluhan orang dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) pada Senin (20/5/2024).
Acara tersebut merupakan sebuah agenda untuk merespons dan mengkritisi perhelatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 18-25 Mei 2024.
Baca juga: Kemendikbud Akan Kenalkan Subak dan Jalur Rempah di WWF 2024
Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan membenarkan adanya peristiwa pembubaran acara diskusi yang digelar di sebuah hotel di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar tersebut.
Jansen mengatakan, peristiwa ini bermula saat para aktivis lingkungan sedang menggelar diskusi di salah satu di hotel.
Di tengah-tengah acara, tiba-tiba sekelompok orang dari salah satu organisasi masyarakat datang dan meminta acara diskusi tersebut dihentikan.
Baca juga: Kala Sandiaga Hadiahi Puan Miniatur Banteng Saat WWF Ke-10 di Bali...
"Ini masih kami dalami dan kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi tersebut, karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian," kata Jansen dalam keterangan tertulis pada Selasa (21/5/2024).
Sementara itu, Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi menilai tindakan anggota ormas ini merupakan sikap antidemokrasi dan tanpa dasar akademis.
Padahal, PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil untuk mengkritik privatisasi air dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.
"Kelompok ormas memaksa panitia dan peserta PWF 2024 untuk membubarkan agenda karena dianggap melanggar imbauan lisan Pj Gubernur Bali terkait World Water Forum di Bali," ungkapnya.
"Perlu diketahui bahwa imbauan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum memaksa, dan mengingat, dan justru melanggar ketentuan konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat," lanjut dia.
Baca juga: Disambut Jokowi di Gala Dinner WWF Bali, Puan: Pertemuan yang Ditunggu
Ia mencatat tindakan persekusi atas kebebasan berpendapat ini bukanlah yang pertama terjadi setiap kali ada perhelatan internasional berlangsung di Bali.
"Fenomena ini makin membuktikan tidak adanya komitmen negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya, dengan dalih mengamankan investasi dari pemodal, segala cara dilakukan agar tidak ada 'gangguan' yang tercipta dari luar," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.