Pilkada Denpasar Dibayangi Pemilih Golput

DENPASAR, KOMPAS.com - Rendahnya partisipasi pemilih beberapa tahun terakhir membuat kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Denpasar, Provinsi Bali, dibayangi pemilih golongan putih atau golput.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mencatat, tingkat partisipasi masyarakat setiap pilkada selalu berkisar pada angka 50 persen sejak tahun 2015.

Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 tercatat hanya 56 persen.

Baca juga: Bey Minta ASN yang Maju Pilkada di Jabar Mundur dari Jabatannya

Kemudian, pada Pilkada Provinsi Bali 2018 sedikit naik menjadi 58 persen. Namun, pada Pilkada Denpasar 2020 yang diselenggarakan pada saat Pandemi Covid-19 kembali turun menjadi 54 persen.

Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat Denpasar pada Pemilu 2024 mencapai 74 persen, di bawah dari target KPU RI yakni 81 persen dan KPU Bali 75 persen.

"Jadi tingkat partisipasi masyarakat untuk pilwali berkisar pada angka 50-an persen," kata Anggaraeni dalam acara Media Gathering di Kota Denpasar pada Selasa (25/6/2024).

Baca juga: Petugas Pantarlih Cocokkan Data Pemilih Disabilitas Menjelang Pilkada Bali 2024

Ia mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak KPU Denpasar bersama tiga kampus pada tahun 2021 menunjukkan beberapa faktor penyebab tingginya angka golput di Denpasar.

Di antaranya, warga tidak memiliki waktu untuk datang ke TPS karena berbenturan dengan jadwal kerja.

Kemudian, salah satu pasangan calon (paslon) yang ikut berlaga merupakan figur yang kuat, sehingga warga menyakini paslon tersebut menang meski mereka tidak mengunakan hak pilihnya.

Berikutnya, pemilih merasa pemimpin yang dihasilkan pilkada tidak membawa perubahan secara ekonomi bagi warga.

"Kemudian siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin Kota Denpasar tidak berpengaruh secara ekonomi kepada warga Kota Denpasar," kata dia.

Oleh karena itu, KPU Denpasar mendorong partai politik untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang dapat menarik partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.

"Itu yang menjadi tantangan terberat kami selaku penyelenggara di Kota Denpasar karena tingkat partisipasi yang ditargetkan KPU RI masih sama dengan 2024, yaitu 81 persen. Sementara oleh KPU Bali 75 persen mengingat beberapa kabupaten atau kota yang masih banyak tingkat partisipasi di bawah 70 atau 60 seperti kami di Denpasar," kata Anggaraeni.