Menikah dengan Warga Blitar, WN Taiwan "Overstay" dan Dideportasi

BULELENG, KOMPAS.com - Seorang laki-laki warga negara (WN) Taiwan berinisial JHH dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Ia dideportasi karena melebihi izin tinggal atau overstay.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan mengatakan, JHH dideportasi pada Minggu (18/8/2024) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

JHH menumpangi maskapai AirAsia dengan nomor penerbangan QZ590 tujuan akhir Taoyuan International Airport, Taipei, Taiwan.

"Tiket penerbangan ditanggung oleh yang bersangkutan pribadi, jadi Imigrasi tidak menanggung biaya tiketnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Baca juga: Imigrasi Tangkap Dua WNA Diduga Terlibat Prostitusi di Bali

Ia menyebutkan, JHH diamankan setelah petugas Imigrasi menerima informasi dari masyarakat mengenai keberadaan warga asing itu.

Petugas Imigrasi lalu memeriksa identitas dan dokumen keimigrasian JHH. Hingga akhirnya diketahui bahwa yang bersangkutan tinggal di wilayah Indonesia lebih lama dari izin tinggal yang dimiliki.

"Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 yang bersangkutan masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa on Arrival (VoA) dan juga telah melakukan perpanjangan satu kali," jelas Hendra.

Baca juga: WN Australia Telantar dan Bikin Gaduh RSUD Buleleng Bali

JHH telah melebihi masa tinggal hingga 109 hari melebihi izin tinggal yang dimiliki. Selama itu JHH berpindah-pindah tempat sebelum akhirnya diamankan petugas Imigrasi Singaraja.

"Selama overstay yang bersangkutan berada di Bekasi, Jawa Barat, bersama dengan istrinya yang merupakan WNI asal Blitar, Jawa Timur," ungkap Hendra.

Ia menyebutkan, Imigrasi Singaraja rutin menggelar menggelar patroli keimigrasian di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Patroli itu menyasar wilayah yang banyak terdapat warga asing.

"Namun, partsipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan aktivitas warga asing yang mencurigakan tetap kami perlukan sehingga pengawasan keimigrasian dapat semakin optimal," tutup dia.