Gubernur Koster Sebut Perhelatan G20 Belum Mampu Tekan Inflasi di Bali

DENPASAR, KOMPAS.com - Polda Bali mencatat lebih dari 25 kegiatan Presidensi G20 digelar di Pulau Dewata sejak Januari hingga 19 September 2022. Puluhan kegiatan itu digelar secara hybrid dan daring.

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku perheletan kegiatan G20 belum mampu menekan laju inflasi di Bali. Pada Agustus 2022, Bali mengalami inflasi hingga 6,4 persen.

Angka itu membuat Bali masuk dalam 10 provinsi dengan nilai inflasi tertinggal.

"(Kegiatan G20) belum (mampu menekan inflasi), (nilai inflasi di Bali juga) belum pada angka yang berbahaya tapi tapi harus dikendalikan jangan terlalu tinggi," kata Koster di Denpasar, Senin (19/9/2022).

Koster mengatakan, seluruh kegiatan perhelatan G20 di Pulau Dewata menggunakan produk lokal, terutama bahan pangan. Sehingga kegiatan G20 otomatis membuat harga pangan di Bali ikut naik.

"Kan sebenarnya yang yang dikonsumsi itu dari produk lokal, memang itu menjadi suatu pasar konsumen baru tapi sekaligus juga ada yang bisa membuat harga begitu naik sesuai dengan hukum dasarnya, saya kira masih bisa diatasi," katanya.

Baca juga: Kemenlu: Sekjen PBB Bakal Hadir di KTT G20 Bali November Mendatang

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membeberkan ada tiga faktor inflasi di Bali. Di antaranya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga komoditas pangan seperti cabe merah hingga daging ayam, dan kenaikan harga tiket pesawat.

"Pak Gubernur sudah melakukan (komunikasi) kepada Menteri Perhubungan supaya harga tiket ke Bali itu bisa ditekan," katanya.

Dewa Indra mengatakan, Pemprov Bali telah menyusun strategi menekan inflasi hingga mencapai di bawah 5 persen hingga akhir 2022.

Seperti berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah di Bali untuk meminta para petani memperluas area cocok tanam. Pemprov Bali bakal membagikan bibit dan alat teknologi gratis kepada petani untuk mendukung cocok tanam.

Selanjutnya, Pemprov Bali menyediakan subsidi transportasi kepada truk pengangkut melalui perusahaan BUMD. Terakhir, setiap pemerintahan kabupaten dan kota bakal mengelar operasi pasar murah.

"Misalnya bawang dari Kintamani mau dibawa ke pasar, harga bawang di tingkat petani tetap sesuai dengan harga pasar tapi untuk pengangkutannya ke pasar itu yang harus dibantu sehingga dengan demikian kenaikan harga yang di pasar benaran itu tidak menghitung biaya transportasi sehingga bisa menekan harga," katanya.

Dewa Indra mengatakan, Pemprov Bali mengelontorkan dana sekitar Rp 8,9 miliar untuk melaksanakan strategi menekan inflasi tersebut. Dana ini berasal dari dua persen sisa dana transfer umum (DAU) APBD Provinsi Bali, sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Kalau untuk dana dua persen ini berasal dari dana transfer umum yang tersisa itu nilainya sekitar Rp 8,3 miliar tapi kita sudah mengalokasikan lebih sekitar Rp 8,9 miliar," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk menekan laju inflasi di sejumlah daerah, termasuk Bali.

Baca juga: Menkominfo: Sebentar Lagi G20, Sampai Sekarang Situasi Geopolitik Belum Mereda

Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyesuaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).