Pemprov Bali Serahkan Bantuan Rp 4,12 M kepada 150 Peternak Sapi Terdampak PMK

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyerahkan bantuan uang tunai senilai Rp 4,12 miliar kepada 150 peternak sapi.

Bantuan ini berasal dari Kementerian Pertanian sebagai uang pengganti terhadap sapi yang dipotong bersyarat karena mengidap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Satu ekor sapi yang dipotong bersyarat dinilai dengan harga Rp 10 juta.

Penyerahan bantuan uang tunai ini diberikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Syamsul Maarif dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra kepada peternak di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (19/9/2022).

Baca juga: Kasus PMK di Bali Meningkat, 526 Ekor Sapi Terjangkit, Mayoritas Dipotong Bersyarat

Bantuan uang tunai wajib diterima langsung oleh peternak dan tidak boleh diwakilkan.

“Ini bukanlah perjuangan yang sebentar dan memerlukan waktu yang cukup lama, karena kami harus terus melobi Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) untuk percepatan penyerahan bantuan,” kata Dewa Indra melalui keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).

Adapun rincian penyerahan bantuan uang tunai tersebut sebanyak 139 ekor sapi untuk 64 peternak di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Jembrana, Klungkung dan Tabanan. Selanjutnya, 273 ekor sapi untuk 86 peternak di Kabupaten Buleleng dan Badung.

Baca juga: Curhat Gubernur Bengkulu Saat Surat Pembentukan Satgas PMK Tidak Diacuhkan Bupati

Birokrat asal Buleleng ini tetap meminta peternak menjaga kebersihan kandang. Hal ini karena penularan PMK masih berpotensi terjadi meskipun Bali sudah bebas PMK.

“Dengan pemotongan sapi-sapi ini tidak berarti PMK sudah hilang, jadi tetap harus terus dijaga kebersihan sapi dan kandangnya,” kata Dewa Indra.

Di tempat yang sama, Syamsul Maarif mengatakan, bantuan ini bertujuan untuk mencegah penularan PMK semakin luas sekaligus merangsang peternak agar tetap memelihara sapi.

“Jangan khawatir untuk beternak terus meskipun ada PMK, karena pemerintah akan selalu hadir di tengah peternak jika dibutuhkan,” katanya.