KTT AIS Forum Bali Hasilkan Kerja Sama menuju Ekonomi Biru dan Pariwisata Hijau

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja sama menuju ekonomi biru dan pariwisata hijau.

Kesepakatan ini tertuang dalam deklarasi "Solidarity of The Archipelagic and Island States Forum," di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Rabu (11/10/2023).

Ia menjelaskan, kesepakatan pertama, para pemimpin sepakat AIS Forum dijadikan sebagai organisasi internasional. Nantinya, para menteri atau perwakilan negara rutin melakukan pertemuan untuk mengonkretkan kesepakatan tersebut.

Baca juga: Pimpin KTT AIS di Bali, Jokowi: Indonesia Siapkan Dana Hibah untuk Negera Kepulauan

Kedua, memperkuat kerja sama dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan. Seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru dan pariwisata hijau, mengatasi sampah laut, dan tata kelola maritim yang baik.

"Blue economy is there as one of the priorities dan eco tourism. Ini juga banyak dibahas dalam pertemuan," kata dia kepada wartawan, Rabu.

Retno mengatakan, hal yang membedakan AIS Forum dengan forum lainnya adalah forum ini menampung komunitas kecil yang sering menyuarakan kepentingan rakyat. Sedangkan, forum lainnya lebih pada menunggu arahan dari negara lebih maju.

Baca juga: Hadiri Gala Dinner dengan Jokowi, Pemimpin Negara KTT AIS Kompak Pakai Kain Endek Bali

"Kita betul-betul inclusive community based dan mencakup semua stakeholders," kata dia.

Sebagai informasi, deklarasi "Solidarity of The Archipelagic and Island States Forum" ini merupakan puncak dari perhelatan KTT AIS Forum di Bali, hari ini.

Dalam perhelatan ini, tercatat lima pimpinan tertinggi negara hadir langsung, yakni Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri Sao Tome and Principe, Perdana Menteri Timor Leste, dan Perdana Tuvalu.

Sementara Fiji dan Tonga mengirimkan Deputi Perdana Menteri. Delapan negara mengirimkan menterinya yaitu Maladewa, Kepulauan Marshall, Palau, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka dan Papua Nugini.

Sebanyak tiga negara mengirimkan pejabat setingkat wakil menteri atau direktur jenderal atau sekretaris jenderal yaitu Cabo Verde, Selandia Baru, dan Madagaskar. Kemudian, 11 negara mengutus duta besar yaitu Irlandia, Jepang, Siprus, Samoa, Malta, Inggris, Saint Lucia, Kepulauan Cook, Filipina, Suriname, dan Bahrain.

Sementara empat organisasi internasional yang mengirimkan perwakilannya adalah Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).