Polisi Gelar Operasi Berantas Premanisme di Bali

DENPASAR, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Bali menggelar Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) Agung 2025 selama sepekan, terhitung sejak 5 hingga 12 Mei 2025.

Salah satu target dalam operasi ini adalah aksi tindakan premanisme.

"Sasaran dalam Ops Pekat Agung 2025 ini mengutamakan segala bentuk tindakan premanisme dan segala bentuk pelanggaran undang-undang terkait premanisme," kata Karo Ops Polda Bali Kombes Polisi Soelistjono pada Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Petinju Asal Inggris Ditangkap karena Menganiaya Pengendara Saat Bawa Motor Ugal-ugalan di Bali

Selain aksi premanisme, Soelistjono mengungkapkan, operasi tersebut juga menyasar penyakit masyarakat lainnya.

Seperti perjudian, minum keras (miras), prostitusi terselubung, geng motor, penyalahgunaan Narkotika dan kejahatan konvensional lainnya.

Selain itu, operasi tersebut juga bakal menindak kejahatan sosial berbasis digital seperti penyebaran hoaks, eksploitasi anak, dan perdagangan orang.

"Operasi ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bebas dari aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya," tegasnya.

Baca juga: Tolak Preman Berkedok Ormas, Gubernur Koster: Jangan Anggap Enteng Kekuatan Budaya Bali

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster menyatakanan penolakannya terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat Pulau Dewata.

Koster menilai, keberadaan ormas yang memiliki latar belakang pernah terlibat tindakan premanisme dapat mencoreng citra pariwisata Bali.

Baca juga: Pengamat Pariwisata Sebut Bali Tak Butuh Petugas Keamanan dari Ormas

“Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan. Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," kata Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, Kamis (8/5/2025).

Sebagai informasi, operasi ini juga berbarengan dengan penolakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dapat menimbulkan keresehan di masyarakat.