Siap Bangun Bandara Bali Utara, PT BIBU Klaim Kantongi Rp 50 Triliun dari China

BULELENG, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo mengungkapkan, pembangunan Bandara Bali Utara akan menggunakan dana investor dari China, Qatar, maupun Jepang.

Menurut dia, investor dari tiga negara tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT BIBU.

Untuk kerja sama dengan China, nilainya mencapai Rp 50 triliun atau 3 miliar dollar AS.  

"Pada 9 November 2024 bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing, China, kami tanda tangan MoU di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Nilai investasinya sebesar 3 miliar US dollar," ujarnya di Buleleng, Bali, Selasa (8/7/2025).

Baca juga: PT BIBU Ajukan Penentuan Lokasi Bandara Bali Utara ke Kemenhub

Kemudian, kata dia, investor dari Qatar telah berinvestasi senilai 1,5 miliar dollar AS, dan investor dari Jepang sebesar 1 miliar dollar AS.

Investor-investor ini akan dilibatkan dalam tiga tahap pembangunan.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan bandara, tetapi juga pengembangan kawasan terpadu di sekitarnya.

Pembangunan tiga bagian utama meliputi airport untuk landasan pacu, terminal, dan fasilitas pesawat.

Selanjutnya, aerocity di sekitar bandara dan aerotropolis sebagai kota baru untuk mendukung operasional bandara.

"Tahap pertama meliputi pembangunan airport, aerocity, dan aerotropolis. Tahap kedua dan ketiga akan kami cari investor baru untuk pengembangan lebih lanjut," ucap Erwanto.

Baca juga: Jawab Keraguan Koster, Manajemen Ungkap Investor Bandara Bali Utara dari China, Qatar dan Jepang

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster meragukan PT BIBU dapat membangun Bandara Bali Utara karena terbentur dengan dana.

"PT BIBU mau membangun, dia dari mana uangnya. Enggak ada (koordinasi dengan Pemprov Bali). Kalau wacana dari dulu sudah wacana," kata Koster, Senin (30/6/2025) dikutip Kompas.com.

Ia pun mempersilakan jika pemerintah pusat akan mendukung pembangunan Bandara Bali Utara.

Koster mengatakan, Pemprov Bali akan mengikuti kebijakan pusat.

"Tapi kan yang belum terang sekarang ini infrastruktur pendukungnya belum ada," ujar dia.