Viral Kisah Dea, Anak Nelayan Buleleng Lolos ke ITB, Wabup Bantah Rumah Digusur Satpol PP

BULELENG, KOMPAS.com - Sebuah video yang menceritakan kisah seorang calon mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) asal Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, viral di media sosial.

Video tersebut memuat kisah haru Made Dea Vio Lantini, putri seorang nelayan yang tinggal di pesisir Pantai Penimbangan, Buleleng, Bali.

Disebutkan, Dea berhasil diterima di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB), meski rumahnya terancam digusur.

Baca juga: Bupati Buleleng Gelar Lomba Golf Berhadiah Fortuner dan Innova Zenix, dari Mana Dananya?

Video tersebut kali pertama diunggah oleh akun @santosoim. Diketahui, pemilik akun tersebut adalah Imam Santoso, dosen di program studi Teknik Metalurgi ITB.

"Dari rumah yang mau digusur di pesisir pantai Bali, ada Dea anak nelayan juara debat nasional piala MK dan keterima FTI, ITB," tulis keterangan dalam video yang viral di media sosial.

Baca juga: Armada Damkar di Buleleng Sudah Tua dan Memprihatinkan, Bupati Janji Tambah Unit Baru

Kabar bahwa rumah keluarga Dea digusur oleh pemerintah daerah ditepis oleh Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna.

Supriatna menyampaikan, pengosongan lahan tempat tinggal keluarga Dea bukan dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melainkan murni permintaan dari pemilik lahan.

"Persepsi masyarakat banyak yang mengira bahwa penggusuran itu dilakukan oleh Pemkab lewat Satpol PP Itu tidak benar," ujar Supriatna, Kamis (17/7/2025) di Buleleng.

Supriatna mengaku telah menemui langsung ayah Dea, Wayan Suci. Kata dia, keluarga Dea menempati lahan milik warga yang saat ini ingin mengambil kembali haknya.

"Pak Wayan Suci menempati lahan yang sekarang sudah dikuasai oleh pemilik baru. Karena ada rencana pemanfaatan lahan tersebut, maka pemilik meminta agar lokasi tersebut segera dikosongkan," jelasnya.

Supriatna menyatakan bahwa isu penggusuran yang melibatkan pemerintah tidak benar.

"Ini murni adalah oleh pemilik lahan. Bukan dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh Satpol PP," tegasnya lagi.