Kasus Dugaan 2 ASN Selingkuh di Buleleng, Polisi Selidiki Laporan Perzinahan dan Pencemaran Nama Baik

BULELENG, KOMPAS.com – Polisi menyelidiki saling lapor yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dua aparatur sipil negara (ASN) di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Bali.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buleleng, AKP I Gusti Nyoman Jaya Widura mengatakan, penyidik tengah menindaklanjuti laporan dari dua pihak yang saling melaporkan pada awal Juni 2025.

Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial LW terhadap suaminya, GA, yang dituduh menjalin hubungan di luar nikah dengan WA, yang juga seorang ASN.

Laporan dugaan perzinahan tersebut dilayangkan ke Polres Buleleng pada 5 Juni 2025.

Baca juga: Kasus 2 ASN di Pemkab Buleleng Diduga Selingkuh Berujung Pemecatan, Polisi Turun Tangan Dalami

Kasus ini lalu berkembang usai munculnya unggahan di media sosial Facebook pada 9 Juli 2025.

Unggahan tersebut memuat wajah dan nama GA dan WA serta menyinggung isu dugaan perselingkuhan keduanya.

Konten tersebut menjadi viral lantaran menandai sejumlah akun tokoh publik di Buleleng.

GA yang merasa dirugikan dengan unggahan tersebut melaporkan istrinya, LW, atas dugaan pencemaran nama baik.

Baca juga: Dipecat Karena Diduga Selingkuh, 2 ASN Akan Gugat Pemkab Buleleng ke PTUN

Langkah serupa juga diambil oleh WA, yang melaporkan kasus pencemaran nama baik pada 13 Juli 2025.

Menurut Widura, hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari para pihak sebagai saksi.

Namun polisi belum dapat melanjutkan proses penyelidikan lebih jauh karena minimnya alat bukti.

"Kami tidak hanya berdiri pada keterangan saksi saja, tetapi juga harus mengumpulkan alat bukti lain," kata Widura, Senin (28/7/2025).

Baca juga: Pemkab Buleleng Resmi Pecat 2 ASN yang Diduga Selingkuh

"Kalau memang bisa dibuktikan, akan kami tindak lanjuti. Kalau tidak, tentu akan kami sampaikan secara terbuka," lanjut dia.

Ia menambahkan, penyidik mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus ini.

Menurutnya, penilaian terhadap unsur pidana dalam kedua laporan, baik terkait perzinahan maupun pencemaran nama baik, harus dilakukan secara cermat.