Kementerian LH Bakal Evaluasi Tata Ruang Bali, Tutupan Hutan di DAS Ayung Sisa 3 Persen

DENPASAR, KOMPAS.com – Pada Senin (15/9/2025) hari ini, tim Kementerian Lingkungan Hidup disebut bakal mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang Bali.

Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat rapat dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, Bupati Badung, Walikota Denpasar, serta Forkopimda Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (14/9/2025).

“Bali ini tidak boleh sembarangan. Tata ruangnya harus dikaji ulang, karena posisinya sudah sangat rawan terhadap bencana hidrometeorologi,” kata Hanif.

Baca juga: Hujan Deras Kembali Guyur Kota Denpasar, BPBD Bali Ingatkan Banjir Susulan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengeluarkan peringatan SIAGA cuaca ekstrem di Bali pada Senin (15/9/2025).

Tercatat mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 11.00 Wita, khususnya di Kabupaten Badung dan Denpasar, dalam beberapa jam hujan lebat di Bali, air telah menggenang di beberapa titik.

Bahkan, di area Monang-Maning, air telah masuk ke rumah warga.

Selain itu, di daerah Berawa, Kabupaten Badung, terlihat ada satu mobil yang terjebak dalam genangan air.

Hanif juga mengungkapkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini hanya menyisakan 1.500 hektar tutupan hutan dari total 49.500 hektar atau sekitar 3 persen.

Seharusnya, secara ekologis, minimal harus ada 30 persen tutupan pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

“DAS Ayung ini sangat vital karena di bawahnya terdapat Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jika hanya tersisa 3 persen, jelas kapasitasnya untuk menahan curah hujan ekstrem sangat rendah,” ujar Hanif.

Baca juga: Menteri LH: Krisis Pengelolaan Sampah Picu Banjir Parah di Bali

Dia juga mengakui bahwa sejak 2015 hingga 2024, Bali telah kehilangan 459 hektar hutan akibat konversi menjadi lahan non-hutan.

Angka ini, menurutnya, relatif kecil dibanding provinsi lain.

Namun, menjadi sangat signifikan untuk Bali karena dampaknya langsung terasa terhadap daya dukung lingkungan.

Menyikapi parahnya dampak pasca banjir ini, Gubernur Bali, I Wayan Koster, akhirnya menetapkan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial.

“Mulai tahun ini, sesuai dengan Haluan 100 Tahun Bali, mulai 2025 tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial seperti hotel dan restoran. Instruksi telah saya berikan kepada Bupati dan Walikota. Setelah penanganan banjir selesai, kita akan kumpul kembali untuk memastikan tidak ada izin baru yang melanggar kebijakan ini,” kata Koster dalam keterangan resminya.

Koster mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan reforestasi, revegetasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Meskipun dia mengakui lingkungan Bali perlu mendapat perhatian yang serius, Koster tetap meyakinkan wisatawan bahwa bencana ini tidak mengganggu pariwisata Bali dan aman untuk dikunjungi.

Dia menjabarkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara tetap stabil pada kisaran 21.000 hingga 22.000 orang per hari.