WNA Estonia Diduga Unggah Video Tuding Polisi Korupsi Saat Sudah Tinggalkan Bali

DENPASAR, KOMPAS.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu, angkat bicara terkait video Tiktok warga negara asing (WNA) asal Estonia yang menuding polisi di Bali korupsi.

Ia menduga video viral yang direkam turis berinisial V tersebut diunggah saat WNA Estonia tersebut hendak meninggalkan Pulau Dewata melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali pada 17 Mei 2022.

"Diperkirakan bahwa yang bersangkutan (WNA Estonia) mengunggah video tersebut mungkin dalam persiapan meninggalkan Bali atau bahkan setelah keluar dari Bali," kata Anggiat dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/5/2022).

Anggiat mengatakan, WNA yang diketahui sebagai Miss Global Estonia tahun 2022 itu datang pertama kali ke Bali pada 25 April 2022 dengan menggunakan visa kunjungan.

Baca juga: WNA Estonia yang Tuding Polisi Korupsi Ternyata Sudah Tinggalkan Bali

Serahkan ke polisi

Terkait kasus tudingan tersebut, Anggiat mengungkapkan bahwa pihak Imigrasi tidak bisa mencekal WNA itu karena belum sempat diperiksa oleh aparat terkait.

Pihaknya juga baru mengetahui video tersebut setelah viral di media sosial dan WNA tersebut meninggalkan Bali mengunakan maskapai Qatar Airways (QR 961) rute Denpasar-Doha pada hari yang sama. 

“Terkait proses hukum akibat video yang telah diunggah kami serahkan kepada instansi terkait. Karena saat kejadian itu, kita tidak tahu persis kapan dan locus-nya," katanya.

Anggiat menegaskan, pihaknya juga tidak bisa langsung serta merta memasukan nama WNA tersebut ke dalam daftar pencekalan masuk ke wilayah Indonesia.

Baca juga: Viral Video WNA Tuding Polisi Korupsi, Ini Tanggapan Kapolda Bali

Tindakan pencekalan baru bisa dilakukan apabila telah melalui prosedur sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

“Perihal pengenaan daftar blacklist kepada yang bersangkutan, tidak bisa dikenakan serta-merta. Harus melalui permohonan atau pengajuan dari aparatur hukum terkait yang selanjutnya segera ditindaklanjuti," jelasnya.