Terdampak Efisiensi, Hotel di Nusa Dua Bidik Wisman dan Sektor Swasta

DENPASAR, KOMPAS.com - Penurunan okupansi di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi yang paling signifikan di Bali, mencapai 12 persen.

Hotel-hotel di area selatan Bali selama ini sangat bergantung pada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang diadakan oleh pemerintah.

Dengan berkurangnya kegiatan MICE, tingkat hunian hotel pun ikut menurun.

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak langsung terhadap pendapatan hotel-hotel di kawasan tersebut.

Baca juga: Terseret Arus Saat Berenang di Pantai Nusa Dua, Mahasiswa Asal Brebes Ditemukan Tewas

"Nusa Dua hampir 10 persen kegiatannya didukung oleh event MICE," ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, pada Kamis (29/5/2025).

Kondisi serupa juga dirasakan oleh Angga (36), pemilik usaha tour and travel yang pernah menangani MICE di Nusa Dua.

Ia mengakui adanya penurunan yang signifikan dan merasakan dampak dari sepinya event pemerintah.

Baca juga: Komunike Nusa Dua Sepakat Atasi Krisis Air Percepat Capai SDGs

"Selama ini memang yang ramai di Nusa Dua adalah event-event besar dari Kementerian. Jika dari swasta, biasanya lebih banyak di area Kuta dan sekitarnya," jelasnya pada Rabu (28/5/2025).

Secara umum, terdapat empat penyebab utama penurunan okupansi hotel di Pulau Dewata.

Pertama, banyak wisatawan kini menjadikan Bali sebagai hub, dengan tujuan wisata ke Gili Lombok, Labuhan Bajo, dan destinasi lain di luar Bali.

Kedua, beberapa bulan terakhir, perbaikan Pelabuhan Benoa menyebabkan banyak kapal pesiar yang mampir di Bali, namun wisatawan tersebut lebih memilih menginap di kapal, sehingga tidak berkontribusi pada tingkat hunian hotel.

Baca juga: MICE dan Okupansi Hotel Turun, Kawasan Nusa Dua Paling Terdampak Efisiensi

Ketiga, munculnya vila-vila ilegal yang tumbuh di Bali, dan keempat, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa okupansi dan kinerja industri perhotelan di Jakarta juga terus menurun.

PHRI Jakarta mengumumkan bahwa dampak dari situasi ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.