Mensos Serahkan Bantuan Rp 2 Miliar untuk Pengungsi Banjir Bali

DENPASAR, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan Rp 2 miliar lebih untuk para pengungsi korban banjir di Provinsi Bali, Jumat (12/9/2025).

Dana bantuan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Posko Pengungsian, Balai Banjar Dadakan, Kota Denpasar.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dana yang disalurkan tersebut dalam bentuk bantuan logistik dan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta dan korban luka-luka Rp 5 juta.

"Tidak semua untuk ahli waris Rp 2 miliar itu. Ahli waris sudah jelas kan ya Rp 15 juta untuk yang meninggal dunia, dan Rp 5 juta untuk yang luka-luka," kata dia di lokasi, Jumat.

"Jadi Rp 2 miliar lebih tadi itu yang kita serahkan kepada Beliau (Sekda Bali) itu meliputi santunan untuk ahli waris bagi yang meninggal dunia dan juga dukungan untuk yang luka-luka, ada dua orang. Sisanya dalam bentuk logistik, bukan dalam bentuk uang 2 miliar gitu," ujarnya.

Baca juga: Keluhan Pengungsi Banjir Bali ke Mensos: Bantuan Sembako Banyak, Tapi Tak Ada Alat Masak

Ia mengatakan, sebanyak 18 orang meninggal dunia dan dua orang masih menjalani perawatan medis akibat bencana banjir dengan ketinggian air 2-3 meter tersebut.

Namun, baru 16 orang korban meninggal yang teridentifikasi dan dua lainnya masih dalam proses identifikasi.

"Semuanya ada 18, tapi yang sudah di-assess per hari ini itu sudah ada 16. Jadi insya Allah yang dua akan menyusul. Pasti akan kita serahkan pada waktunya. Kemudian, yang luka-luka ada dua, itu pun juga akan kita berikan dukungan," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah tengah mencari solusi untuk memberikan bantuan kepada pemilik rumah terdampak banjir, tetapi dibangun di atas tanah orang lain atau kontrak.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan yakni bekerja sama dengan lembaga filantropi dan lembaga non-pemerintah.

"Nah, ini lagi dicarikan solusi, itu memang salah satu problem, ya. Pembangunan yang dilakukan pemerintah itu harus didasarkan pada kepemilikan tanah yang jelas gitu. Kalau itu bukan miliknya sendiri, ya memang belum bisa dibantu," katanya.

Baca juga: Imbas Banjir, Penumpang Bus Surabaya-Bali Turun 50 Persen

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat, terdapat 120 titik banjir yang menerjang tujuh wilayah administrasi kabupaten dan kota di Pulau Dewata.

Wilayah yang paling banyak terdampak banjir ada Kota Denpasar dengan jumlah 81 titik.

Sementara itu, di Kabupaten Gianyar terdapat 14 titik, Kabupaten Badung 12 titik, Kabupaten Tabanan 8 titik, Kabupaten Karangasem dan Jembrana masing-masing 4 titik, dan Kabupaten Klungkung, 1 titik.

Kemudian, tanah longsor sebanyak 12 titik terdapat di Kabupaten Karangasem, 5 titik di Kabupaten Gianyar, dan satu titik di Kabupaten Badung.