Banyak Bangunan di Balangan dan Melasti Bali Bermasalah, Bupati Badung: Jangan Grasa-grusu

DENPASAR, KOMPAS.com – Sejumlah bangunan pariwisata di sepanjang Pantai Balangan dan Pantai Melasti di Kabupaten Badung ternyata bermasalah, sebagaimana yang terjadi di Pantai Bingin.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengungkapkan, sampai saat ini temuan itu masih ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Badung.

“Terkait dengan Balangan dan Melasti, pengecekan sudah berjalan oleh Dinas PUPR dan saya rasa sudah berjalan dengan bagus. Tapi saya sebagai Bupati, pengambil kebijakan, tentu harus hati-hati juga, tidak grasa-grusu. Kita janganlah main tebas gitu aja ya,” jelas Adi di Kantor DPRD Badung, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Keluarga Pilih Damai, Polisi Tetap Usut Kasus Kapal Cepat Terbalik yang Tewaskan 3 Orang di Bali

Adi menegaskan, dalam menangani persoalan ini, bagaimana pun dia harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Apa yang harus saya lakukan sebagai pemerintah daerah dalam hal ini? Kan kita juga mengayomi, melindungi, kan begitu. Kita akan lihat nanti sambil jalan,” imbuhnya.

Dalam proses penanganannya, Adi berjanji akan berkomunikasi terlebih dahulu, termasuk dengan pihak di Pantai Melasti.

“Dengan Desa Adat, kami juga berkomunikasi. Malahan Juru Bendesa sudah komunikasi dengan saya. Menyampaikan bahwa seperti ini (kondisinya) dan diserahkan ke pemerintah untuk mengatur dan mengelola,” terang Adi.

Baca juga: Perahu Hancur, Nelayan Banyuwangi Terombang-ambing Sendirian di Selat Bali

Dia membantah apabila ada yang menyebut pemerintah tebang pilih dalam penertiban bangunan pariwisata.

Adi pun menjelaskan, mengapa tempat yang ditertibkan sejauh ini semuanya ada di area Kabupaten Badung.

Menurutnya, Badung adalah pusat akomodasi dan penertiban itu pun tidak dilakukan secara grasa-grusu. Badung disebutnya memiliki potensi yang luar biasa, terutama dari aspek ekonomi.

"Ini yang sedang kita kaji. Ada titik-titik strategis yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi itu semua seizin pemerintah. Inilah yang akan kita tata," ujarnya.

Baca juga: Perahu Hancur, Nelayan Banyuwangi Terombang-ambing Sendirian di Selat Bali

Penataan disebutnya juga dilakukan di Bingin. Dana untuk penataan sudah dianggarkan pada tahun 2025.

"Kita akan tata dan akan libatkan masyarakat. Sehingga tempat itu tidak saja hanya bermanfaat untuk pemerintah daerah, tapi juga untuk masyarakat setempat," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menyoroti ketimpangan antara wilayah Badung selatan dengan utara.

Menurutnya selama ini wilayah selatan lebih banyak menikmati hasil karena sebagian besar area pantai ada di sana.

Baca juga: HUT ke-80 RI, Ada Mobil Fatmawati Soekarno Parkir di Lobi Hotel Bali

Ke depan, Adi berencana akan mengadakan kebijakan subsidi silang sehingga harapannya tidak ada lagi ketimpangan antara wilayah selatan dan utara.

Apa yang didapatkan oleh wilayah Badung bagian selatan juga mengalir ke area utara.

"Pantai ini sebagian besar kan ada di selatan, tapi tidak boleh dong Desa Adat di selatan saja yang menikmati. Kami juga banyak punya Desa Adat."

Lanjutnya, "Jika semua diserahkan ke Desa Adat dan ada otoritas di sana, bagaimana dengan Desa Adat kami yang ada di utara? Inilah yang akan kami lakukan ke depan."