Dewa Indra mengatakan, Pemprov Bali mengelontorkan dana sekitar Rp 8,9 miliar untuk melaksanakan strategi menekan inflasi tersebut. Dana ini berasal dari dua persen sisa dana transfer umum (DAU) APBD Provinsi Bali, sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Kalau untuk dana dua persen ini berasal dari dana transfer umum yang tersisa itu nilainya sekitar Rp 8,3 miliar tapi kita sudah mengalokasikan lebih sekitar Rp 8,9 miliar," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk menekan laju inflasi di sejumlah daerah, termasuk Bali.
Baca juga: Menkominfo: Sebentar Lagi G20, Sampai Sekarang Situasi Geopolitik Belum Mereda
Jokowi menuturkan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan dua persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).
"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyesuaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.