Tolak Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Sebut Dosen Unud Bukan Representasi Eks Bupati Tabanan

Selanjutnya, Dewa juga mengaku tidak pernah melaporkan kepada Eka terkait proses pengurusan alokasi DID Tabanan tahun 2018 yang ditawarkan Yaya Purnomo.

"Maka terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan tersebut sudah sepatutnya dikeluarkan dari dakwaan," kata Wirsa.

Sementara itu, dalam dakwaan JPU sebelumnya, menyebut secara rinci keterlibatan mantan Bupati Tabanan dua periode (2015-2021) ini dalam memberikan "uang pelicin" kepada dua pejabat Kemenkeu untuk mengurus DID Tabanan 2018.

JPU Luki Dwi Nugroho dkk, membeberkan, antara Eka dan Dewa memiliki hubungan keluarga, dan Dewa sudah menjadi staf khusus Eka sejak tahun 2014.

Baca juga: Antisipasi Massa Saat Sidang Mantan Bupati Tabanan, PN Denpasar Akan Koordinasi dengan Polisi

Setelah menjadi Bupati Tabanan, Eka selalu memperkenalkan Dewa di setiap acara baik formal dan non formal.

Bahkan, Eka mengarahkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu berkoordinasi dengan Dewa terkait masalah keuangan.

Dalam kasus ini, Eka mengarahkan Dewa untuk bertemu dengan sejumlah orang agar menaikan perolehan DID Tabanan tahun 2018.

Selanjutnya, Eka juga yang memerintahkan Dewa untuk menghubungi beberapa kontraktor agar menyiapkan uang untuk diberikan kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya selaku Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu.

Baca juga: KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti

"Terdakwa memerintahkan Dewa Nyoman Wiratmaja untuk menghubungi para kontraktor agar menyiapkan uang yang akan dibawa Dewa Nyoman Wiratmaja ke Jakarta guna pengurusan DID dengan kompensasi akan mendapat proyek di Kabupaten Tabanan," ungkap Luki kala itu.

Selanjutnya, atas sepengetahuan Eka, Dewa menyerahkan uang tersebut kepada Yaya dan Rifa secara bertahap, pada tahun 2017.

Total uang yang diberikan Dewa kepada Yaya dan Rifa sebesar Rp 600.000.000,00 dan dalam bentuk mata uang asing sebesar USD 55.300.

Atas perbuatannya, Eka jerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.