Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Pemkab Buleleng: Jangan Resah Dulu

BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng meminta tenaga honorer tidak resah terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Pemkab Buleleng meyakini, pemerintah pusat akan memberikan solusi.

“Tenaga honorer jangan resah dulu. Diharapkan jangan grasak-grusuk. Karena belum ada juknis (petunjuk teknis) seperti apa,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng I Gede Wisnawa di Buleleng, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: Buleleng Terima Tambahan Vaksin PMK 5.000 Dosis

Sebelum kebijakan itu diterapkan, kata Wisnawa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memanggil para bupati seluruh Indonesia untuk membahas nasib tenaga honorer.

“Tunggu saja regulasinya seperti apa. Kami terus lakukan usulan pegawai kontrak P3K,” ujarnya.

Menurut Wisnawa, terdapat 6.500 tenaga honorer di Buleleng. Mulai dari tenaga honorer di sektor pendidikan hingga kesehatan.

Salah seorang tenaga honorer di Buleleng, Bayu berharap pemerintah bisa mempertimbangkan nasib mereka yang telah lama bekerja di instansi pemerintah.

Baca juga: Kronologi Perkelahian Maut yang Tewaskan Dua Orang di Buleleng

Ia juga berharap pemerintah memberi solusi bagi tenaga honorer yang tak lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pada 2023.

“Harapan saya pemerintah bisa memberikan solusi untuk kami para pegawai kontrak. Agar tidak menambah jumlah pengangguran di Indonesia, entah dengan sistem outsourcing atau sistem lainnya,” kata dia.