APGI Minta Aktivitas Pendakian Gunung di Bali Tidak Dilarang

DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Bali, I Ketut Mudiada meminta Pemerintah Provinsi Bali tidak serta-merta melarang aktivitas pendakian gunung di Bali. Ia meminta ada diskusi publik terkait persoalan pendakian gunung supaya ada solusi tanpa harus menutupnya.

“Diskusi publik mungkin diperlukan untuk menyerap aspirasi dari kalangan asosiasi pendakian, penyedia jasa pemandu, travel agent yang menjual wisata petualangan, serta stakeholder terkait lainnya,” kata Mudiada di Denpasar, Jumat (2/6/2023), seperti dikutip Antara.

Mudiada sepakat bahwa kesucian gunung-gunung di Bali harus dijaga, namun tidak harus dengan menutup aktivitas pendakian.

Baca juga: Alasan di Balik Wacana Penutupan Pendakian Gunung di Bali

Melalui diskusi publik, kata Mudiada, akan lahir regulasi yang terstruktur dan jelas untuk mengatur pendakian wisata di gunung dalam rangka menjaga kesucian gunung dan memberi dampak ekonomi kepada masyarakat di kaki gunung.

Selain itu, para pemandu selama ini telah menerapkan prosedur pendakian, khususnya di Gunung Agung.

Baca juga: WN Jerman yang Telanjang di Puri Ubud Diusir dari Bali Setelah Dirawat di RSJ

Di sisi lain, penggunaan pemandu oleh pendaki gunung mulai meningkat. Mudiada mengaku, dalam satu bulan dapat melayani 100 pendaki. 80 persen dari pendaki itu merupakan wisatawan mancanegara dan 20 persen wisatawan domestik.

“Melihat pada saat ini dan ke depannya minat wisatawan baik mancanegara maupun domestik melakukan wisata alam semakin meningkat, wisata pendakian gunung salah satunya juga mendapat perhatian semakin banyak kunjungan, ke depannya tren domestik juga akan meningkat,” ujar Mudiada.

Saat ini, pemandu gunung yang tergabung dalam APGI Bali sebanyak 200 orang. Mereka telah tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Proesi (BNSP).

Sebelumnya, Gubernur Bali I Wayan Koster mewacanakan akan melarang para pendaki untuk naik ke sejumlah gunung yang ada di Bali. Kebijakan yang bakal diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian gunung di Bali.

Sumber: Antara